Langsung ke konten utama

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penggunaannya

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah berupa bantuan dana untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan siswa dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Dana BOS merupakan hak setiap siswa yang disalurkan melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar (biaya operasi non-personalia). Para siswa, orangtua, dan/atau wali tetap bertanggungjawab atas biaya pribadi siswa, misalnya: uang saku, buku tulis, dan alat-alat tulis. Di luar dana BOS, para siswa dan orangtua atau wali yang mampu tetap bisa memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah selama diberikan secara sukarela, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

Keikutsertaan Orangtua Merencanakan Penggunaan Dana BOS

Agar program BOS berjalan baik dan memberi manfaat bagi siswa, partisipasi orangtua dalam perencanaan BOS sangat penting, caranya:

  1. Mengetahui jumlah dana BOS yang dikelola sekolah dan Komite Sekolah atau Kepala Sekolah
  2. Aktif mencari informasi tentang perencaanaan penggunaan dana BOS melalui Komite Sekolah maupun melihat Papan Pengumuman Sekolah
  3. Ikut serta memusyawarahkan penggunaan dana BOS dengan bertanya dan memberi usulan melalui Komite Sekolah maupun secara langsung pada pertemuan sekolah
  4. Dapat berkontribusi secara sukarela baik berupa barang, tenaga, maupun uang jika memang dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah

Cara Orangtua Memantau Penggunaan Dana BOS

Agar dana BOS digunakan sebagaimana mestinya, orangtua juga dapat ikut memantau penggunaannya dengan cara:

  1. Mengetahui rencana penggunaan dana BOS dari Komite Sekolah atau Papan Pengumuman Sekolah
  2. Mencari informasi tentang pelaksanaan penggunaan dana BOS melalui Komite Sekolah
  3. Melihat laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah
  4. Bermusyawarah bersama anggota Komite Sekolah jika menganggap tidak sesuai rencana, kurang transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan/namun tidak melaksanakan pemeriksaan/audit (audit dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang)

Peran aktif orangtua sangat diharapkan untuk ikut merencanakan dan memantau penggunaan dana BOS agar sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah maupun ketentuan yang ada.

Penggunaan Dana BOS Tidak Benar

  1. Biaya penerimaan siswa baru
  2. Buku referensi untuk perpustakaan
  3. Buku teks pembelajaran untuk perpustakaan
  4. Biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler
  5. Biaya ulangan dan ujian
  6. Pembelian barang habis pakai
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Perawatan sekolah
  9. Pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan honorer
  10. Pengembangan potensi guru
  11. Bantuan biaya transportasi siswa miskin
  12. Biaya pengelolaan BOS
  13. Pembelian komputer dekstop
  14. Jika hal-hal diatas sudah terpenuhi dan masih ada sisa dana, boleh digunakan untuk membeli alat-alat penunjang (media pembelajaran dan mobiler)

Penggunaan Dana BOS Tidak Benar

  1. Dibungakan/menanam saham/dipinjamkan
  2. Kegiatan yang tidak prioritas dan berbiaya besar, misalnya: study tour/karyawisata
  3. Membiayai kegiatan unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat
  4. Membayar bonus atau transportasi rutin guru
  5. Membeli seragam sekolah
  6. Pemeliharaan sedang/berat
  7. Membangun gedung/ruangan baru
  8. Peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  9. Membeli buku referensi bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)
  10. Membiayai kegiatan yang sudah didanai secara penuh oleh pemerintah pusat/daerah, misalnya: guru bantu/kontrak
  11. Kegiatan penunjang yang tidak berkaitan dengan operasi sekolah, misalnya: peringatan hari besar
  12. Kegiatan pelatihan/sosialisasi terkait program BOS yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan/Mendiknas

Sumber: Buku Pedoman BOS

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemendikbud Akan Meluncurkan Kurikulum Nasional

Mendikbud Anies Baswedan berencana meluncurkan kurikulum bernama Kurikulum Nasional . Mendikbud sebelumnya, Mohammad Nuh membuat Kurikulum 2013 (K-13). Informasi yang berkembang di internal Kemendikbud kian santer, namanya hanya Kurikulum Nasional begitu saja. Tidak ada embel-embel tahunnya. Dengan adanya Kurikulum Nasional ini, maka K-13 bakal dikupas menjadi tiga bagian atau jenis, yaitu Kurikulum Nasional, kurikulum berbasis pengembangan atau potensi daerah, dan kurikulum paling kecil mencakup kekhasan atau kondisi masing-masing sekolah. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Tjipto Sumardi mengatakan sampai saat ini evaluasi masih berjalan. "Namanya tetap Kurikulum 2013," katanya kemarin (6/12). Meskipun begitu dia tidak menampik bahwa kurikulum yang baru nanti harus diversifikasi (beraneka ragam). Yaitu Kurikulum Nasional, kurikulum berbasis daerah masing-masing, dan kurikulum sekolah . Diversifikasi kurikulum ini sejalan dengan pasal 36 da...

Daftar Peserta PLPG Rayon 120 Universitas Tanjungpura Tahun 2013

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 120 Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, pada tahun 2013 ini akan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) kepada guru yang ada di Kalimantan Barat. Peserta PLPG berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Pada tahun ini jumlah kuota Peserta Sertifikasi Guru yang akan mengikuti PLPG di Rayon 120 Untan sebanyak 6.001 orang. Pelaksanaan PLPG dijadwalkan dalam beberapa gelombang. PLPG Gelombang 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Agustus 2013 sebanyak 786 yang berasal dari beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Surat Pengantar, Daerah Asal, Nama Peserta, dan Jumlah Peserta masing-masing gelombang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. Gelombang Tanggal PLPG Surat Pengantar, Daerah Asal, dan Nama Peserta Jumlah Peserta 1 18/08/2013–27/08/2013 Surat Pengantar PLPG , Kab. Sambas , Kab. Pontianak , Kab. Sanggau , Kab....

Cara Melihat Jumlah Estimasi Hak Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS

Bapak/Ibu PNS yang telah terdaftar sebagai peserta Tabungan Pensiun di PT. Taspen (Persero) kini dapat melihat Estimasi Hak Pensiun (HP) dan Tunjangan Hari Tua (THT) melalui layanan online e-klim PT. Taspen (Persero). PNS dapat mengetahui jumlah Estimasi Hak Pensiun (HP) dan Tunjangan Hari Tua (THT) dengan mudah. Nilai Estimasi Hak THT dihitung dengan masa kerja maksimal hingga usia pensiun. Data yang ditampilkan waktu pengecekan dihitung berdasarkan pangkat dan gaji pokok pada data saat ini, nilai estimasi dapat berubah besarannya tergantung gaji pokok terakhir saat pengajuan klim (Pensiun/Meninggal/Keluar). Berikut langkah-langkah untuk mengetahui jumlah Estimasi Hak Pensiun (HP) dan Tunjangan Hari Tua (THT): Kunjungi alamat e-klim estimasi di e-klim.taspen.com Selanjutnya muncul form, seperti gambar berikut: Untuk login, isi kolom warna putih dengan NIP lama (9 digit angka), bisa juga dengan NIP/No. KPE (18 digit angka). Ingat penulisan angka "tanpa spasi...