Juknis Pemberlakuan Kembali Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

Peraturan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496jCjKRj2014 dan Nomor: 7915jDjKPj2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

• Download Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
• Download Peraturan bersama Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen Kemdikbud No. 5496jCjKRj2014 dan No. 7915jDjKPj2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sekolah dalam Peraturan Bersama ini adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap melaksanakan Kurikulum 2013. Sekolah sasaran dan sekolah mandiri pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut sekolah rintisan penerapan Kurikulum 2013. Sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan Kurikulum 2013 dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten kota.

Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sekolah yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 dapat mengusulkan untuk menjadi pelaksana Kurikulum 2013 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya menjamin kesiapan sekolah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) melakukan verifikasi. Sekolah yang termasuk dalam kategori siap melaksanakan Kurikulum 2013 ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah mendapatkan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 berbasis satuan pendidikan secara bertahap. Pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muk dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Beban kerja guru pada satuan pendidikan yang memberlakukan kurikulum yang berbeda pada setiap rombongan belajar dihitung berdasarkan alokasi waktu sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada rombongan belajar tersebut. Beban kerja guru pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK yang menggunakan Kurikulum 2006 dihitung menurut alokasi waktu per matapelajaran sesuai dengan struktur kurikulum tahun 2006. Beban kerja guru pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA DAN SMK yang menggunakan Kurikulum 2013 dihitung menurut alokasi waktu per matapelajaran sesuai dengan struktur kurikulum 2013. Beban kerja guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. Beban kerja bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus, atau memiliki keahlian khusus atau langka, atau ditugaskan atas kepentingan negara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beban kerja bagi guru yang ditugaskan sebagai guru pendidikan layanan khusus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beban kerja bagi guru yang ditugaskan sebagai Pembina Pendidikan Kepramukaan pada sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 menggunakan buku teks Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Matapelajaran Kelompok Peminatan pada SMA dan SMK menggunakan buku yang telah lulus penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 menggunakan buku Kurikulum Tahun 2006 yang tersedia di perpustakaan sekolah, Buku Sekolah Elektronik (BSE), buku teks Kurikulum 2013 yang relevan, dan buku lainnya yang telah lulus penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bagi peserta didik pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013, menggunakan ketentuan berdasarkan standar penilaian Kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bagi peserta didik pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum Tahun 2006, menggunakan ketentuan berdasarkan standar penilaian Kurikulum Tahun 2006.

Sekolah menetapkan kenaikan kelas bagi peserta didik pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 berdasarkan ketentuan pada Kurikulum 2013. Sedangkan sekolah menetapkan kenaikan kelas bagi peserta didik pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 berdasarkan ketentuan pada Kurikulum Tahun 2006. Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 dan melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menetapkan kenaikan kelas berdasarkan Kurikulum 2006 dengan menggunakan konversi nilai semester pertama.

Konversi Nilai Ketuntasan Pencapaian Kompetensi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 di SD

Keterangan:

Untuk mengisi Raport Semester 2 (dua) bagi sekolah yang semester 1 (satu) menerapkan Kurikulum 2013 dan pada semester 2 (dua) menerapkan kurikulum 2006 mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Nilai pada Kurikulum 2013 yang dikonversi Kurikulum Tahun 2006 adalah nilai sebelum dideskripsikan.

2. Nilai mata pelajaran pada muatan nasional pada Kurikulum Tahun 2006 merupakan akumulasi dari ketiga ranah (afektif, kognitif, dan psikomotor) dengan komposisi prosentase disesuaikan dengan karakteristik masing­masing matapelajaran.

3. Nilai tersebut dipadukan dengan nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan pada kurikulum 2013 yang bersumber dari kompetensi dasar muatan pelajaran dan pembobotannya ditetapkan oleh guru/sekolah.

Konversi Nilai Ketuntasan Pencapaian Kompetensi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 di SMP

Keterangan:

Konversi nilai dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006, berdasarkan pada pencapaian kompetensi yang dicapai oleh peserta didik adalah sebagai berikut.

Contoh:

Pencapaian kompetensi peserta didik pada kurikulum 2013 adalah 3,85, maka equivalensi pada kurikulum 2006 adalah 3,85/4 x 10 = 9,63 (A) dst.

Konversi Nilai Ketuntasan Pencapaian Kompetensi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 di SMA/SMK

Keterangan:

Konversi nilai dari nilai 1 - 4 ke 0 - 100 menggunakan rumus: Nilai = n/4 x 100. n = nilai perolehan dalam K-13 Jika nilai perolehan dalam K-06 di bawah 25, nilai tersebut menjadi 25